Provinsi
Bali yang secara geografis memiliki luas wilayah hanya 0,29% dari
wilayah nusantara, secara demografis telah sangat padat. Sensus Penduduk
tahun 2010 mencatat jumlah penduduk Bali sekitar 3,9 juta jiwa.
Kepadatan ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kemajuan pembangunan
daerah Bali dalam beberapa tahun terakhir.
Bali
adalah daerah tujuan pariwisata internasional. Kebudayaan daerah yang
bernafaskan agama Hindu, dengan didukung potensi alam yang indah, serta
masyarakat yang ramah, menjadikan Pulau Bali memiliki berbagai sebutan,
seperti Pulau Dewata, Pulau Sorga, Pulau Seribu Pura, bahkan Pulau
Perdamaian. Konsep pariwisata budaya mengantarkan pembangunan daerah
Bali yang memprioritaskan sektor pariwisata membedakannya dengan
daerah-daerah lainnya di tanah air, bahkan di dunia. Tetapi perkembangan
global dengan segala eksesnya, membawa konsekuensi munculnya berbagai
tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Segenap
unsur di daerah harus siap menghadapi perubahan global tersebut. Kita
tidak ingin terdapat kondisi paradoks dalam masyarakat kita, di tengah
gemerincing dolar atas kemajuan pariwisata, di tengah sebutan Pulau
Sorga, masyarakat Bali masih sangat banyak berada dalam kemiskinan.
Perekonomian
daerah Bali bersandar pada sektor pariwisata, sektor pertanian dalam
arti luas, serta sektor industri kecil dan menengah sebagai pendukung.
Komitmen pemerintah daerah untuk menyusun strategi pembangunan ekonomi
Bali membuat masyarakat turut terlibat aktif dalam membentuk bangunan
ekonomi Bali yang diharapkan dan diinginkan.
Atas
dasar potensi dan proyeksi pembangunan Bali tersebut, saya Gubernur
Bali Made Mangku Pastika yang bertugas sejak Agustus 2008, merumuskan
konsep pembangunan Bali berlandaskan visi Bali Mandara. Visi pembangunan
tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Bali (RPJMD) 2008-2013.
Bali Mandara adalah Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera.
Bali
Maju adalah Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut
dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali yang senatiasa bergerak
dan maju dengan tetap menjungjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya
dharma. Bali yang maju adalah Bali yang harus tetap “metaksu” yang
senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata
yang handal, berkharisma dan religius. Bali yang maju adalah Bali yang
modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak
menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu (Bali)
serta adat istiadat Bali. Kemodernan dalam rangka meningkatkan kualitas
hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia
yang terbuka.
Bali
Aman adalah Bali yang “ dabdab” teratur sekala niskala. Bali yang
memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antar manusia
dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya,
serta hubungan manusia dengan Tuhan nya sejalan dengan konsep Tri Hita
Karana. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman
intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana
seperti: terorisme, anarkhisme dan virus non traditional threat lainnya
yang mewarnai jaman Kali.
Bali
Damai adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir bathin serta
selalu dalam kondisi “tis” dan kondusif. Bali Damai adalah Bali yang
menggambarkan adanya komunitas masyarakat Bali, baik di perkotaan maupun
pelosok pedesaan yang kental dengan suasana “briyag-briyug, pakedek
pakenyem”. Hal tersebut sebagai indikator optimisme masyarakat dalam
menatap masa depan yang menjanjikan.
Bali Sejahtera adalah Bali yang Sukerta Sekala Niskala, sebagai akumulasi diperolehnya kemajuan, keamanan, dan kedamaian.
Visi tersebut dijabarkan dalam tiga misi, yaitu:
Pertama; Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern.
Kedua; Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari berbagai Ancaman, dan
Ketiga: Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin.
Berdasarkan
visi dan misi di atas, Pemerintah Provinsi Bali menempatkan penanganan
kemiskinan sebagai prioritas utama dalam program pembangunannya.
Kemiskinan merupakan muara dari beberapa permasalahan lainnya, terutama
pendidikan dan kesehatan. Seluruh permasalahan yang ada harus ditangani
secara simultan, tidak bisa sektoral dan terpisah. Prioritas penanganan
tersebut kemudian dituangkan dalam APBD Provinsi Bali setiap tahunnya,
sebagai landasan penjabaran dan pembiayaannya.
Efektivitas
program tercermin dari pengalokasian jumlah anggaran daerah dalam
pembangunan. APBD Provinsi Bali yang turut ditentukan oleh tingkat
pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali, dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Pada Tahun 2008: Rp 1,512 Triliun, Tahun 2009: Rp 1,667
Triliun, Tahun 2010: Rp 2,1 Triliun, Tahun 2011: Rp 2,97 Triliun, dan
Tahun 2012: Rp 3,56 Triliun. Peningkatan ini mencerminkan proyeksi
pengelolaan pembangunan, serta ketersediaan anggaran daerah untuk
mensejahterakan masyarakatnya semakin meningkat. Di sisi lain,
peningkatan anggaran ini menuntut berbagai program dan upaya
pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan masyarakat, melalui
program-program pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,
harus tepat sasaran dan partisipatif.
Beberapa
program prioritas sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus
peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, antara lain Jaminan Kesehatan
Bali Mandara (JKBM), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Bedah
Rumah, Penuntasan Buta Aksara dan pembangunan bidang pendidikan, Bali
Green Province, serta Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu).
Om, Chanti, Chanti, Chanti, Om..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar