Provinsi Bali yang secara geografis memiliki luas wilayah hanya 0,29% dari wilayah nusantara, secara demografis telah sangat padat. Sensus Penduduk tahun 2010 mencatat jumlah penduduk Bali sekitar 3,9 juta jiwa. Kepadatan ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kemajuan pembangunan daerah Bali dalam beberapa tahun terakhir.
Bali adalah daerah tujuan pariwisata internasional. Kebudayaan daerah yang bernafaskan agama Hindu, dengan didukung potensi alam yang indah, serta masyarakat yang ramah, menjadikan Pulau Bali memiliki berbagai sebutan, seperti Pulau Dewata, Pulau Sorga, Pulau Seribu Pura, bahkan Pulau Perdamaian. Konsep pariwisata budaya mengantarkan pembangunan daerah Bali yang memprioritaskan sektor pariwisata membedakannya dengan daerah-daerah lainnya di tanah air, bahkan di dunia. Tetapi perkembangan global dengan segala eksesnya, membawa konsekuensi munculnya berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Segenap unsur di daerah harus siap menghadapi perubahan global tersebut. Kita tidak ingin terdapat kondisi paradoks dalam masyarakat kita, di tengah gemerincing dolar atas kemajuan pariwisata, di tengah sebutan Pulau Sorga, masyarakat Bali masih sangat banyak berada dalam kemiskinan.
Perekonomian daerah Bali bersandar pada sektor pariwisata, sektor pertanian dalam arti luas, serta sektor industri kecil dan menengah sebagai pendukung. Komitmen pemerintah daerah untuk menyusun strategi pembangunan ekonomi Bali membuat masyarakat turut terlibat aktif dalam membentuk bangunan ekonomi Bali yang diharapkan dan diinginkan.
Atas dasar potensi dan proyeksi pembangunan Bali tersebut, saya Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang bertugas sejak Agustus 2008, merumuskan konsep pembangunan Bali berlandaskan visi Bali Mandara. Visi pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali (RPJMD) 2008-2013.
Bali Mandara adalah Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera.
Bali Maju adalah Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali yang senatiasa bergerak dan maju dengan tetap menjungjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma. Bali yang maju adalah Bali yang harus tetap “metaksu” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang handal, berkharisma dan religius. Bali yang maju adalah Bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu (Bali) serta adat istiadat Bali. Kemodernan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka.
Bali Aman adalah Bali yang “ dabdab” teratur sekala niskala. Bali yang memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan nya sejalan dengan konsep Tri Hita Karana. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti: terorisme, anarkhisme dan virus non traditional threat lainnya yang mewarnai jaman Kali.
Bali Damai adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir bathin serta selalu dalam kondisi “tis” dan kondusif. Bali Damai adalah Bali yang menggambarkan adanya komunitas masyarakat Bali, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan yang kental dengan suasana “briyag-briyug, pakedek pakenyem”. Hal tersebut sebagai indikator optimisme masyarakat dalam menatap masa depan yang menjanjikan.
Bali Sejahtera adalah Bali yang Sukerta Sekala Niskala, sebagai akumulasi diperolehnya kemajuan, keamanan, dan kedamaian.
Visi tersebut dijabarkan dalam tiga misi, yaitu:
Pertama; Mewujudkan Bali yang berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern.
Kedua; Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari berbagai Ancaman, dan
Ketiga: Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin.
Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Provinsi Bali menempatkan penanganan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam program pembangunannya. Kemiskinan merupakan muara dari beberapa permasalahan lainnya, terutama pendidikan dan kesehatan. Seluruh permasalahan yang ada harus ditangani secara simultan, tidak bisa sektoral dan terpisah. Prioritas penanganan tersebut kemudian dituangkan dalam APBD Provinsi Bali setiap tahunnya, sebagai landasan penjabaran dan pembiayaannya.
Efektivitas program tercermin dari pengalokasian jumlah anggaran daerah dalam pembangunan. APBD Provinsi Bali yang turut ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2008: Rp 1,512 Triliun, Tahun 2009: Rp 1,667 Triliun, Tahun 2010: Rp 2,1 Triliun, Tahun 2011: Rp 2,97 Triliun, dan Tahun 2012: Rp 3,56 Triliun. Peningkatan ini mencerminkan proyeksi pengelolaan pembangunan, serta ketersediaan anggaran daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya semakin meningkat. Di sisi lain, peningkatan anggaran ini menuntut berbagai program dan upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan masyarakat, melalui program-program pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, harus tepat sasaran dan partisipatif.
Beberapa program prioritas sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, antara lain Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Bedah Rumah, Penuntasan Buta Aksara dan pembangunan bidang pendidikan, Bali Green Province, serta Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu).
Om, Chanti, Chanti, Chanti, Om..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar