KUKUHKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA (CSR)

Suasana Pengukuhan

“ Saya berharap  dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) memberikan arah yang konkrit untuk meminta pertanggung jawaban sosial perusahaan sehingga tidak ada celah bagi perusahaan untuk menghindar “. Demikian terungkap saat Gubernur Bali Mangku Pastika mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali Masa Bhakti 2012 -2016 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (26/11).

Pengukuhan forum ini ditetapkan dengan SK. Gubernur Bali Nomor 1547/03-G/HK/2012 dengan kepengurusan yang terdiri dari Pemerintah dan Kalangan Dunia Usaha yang terdiri dari 50  Perusahaan lebih dengan  Ketua Umum Ketua BK3S Provinsi Bali   Ny. Ayu Pastika. Kepengurusan terdiri dari 3 divisi yaitu Divisi Partisipasi dan kelembagaan, Bantua Sosial dan Kehumasan. Hadir pula perwakilan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Kemensos RI M Nursoleh, para Kepala SKPD Prov. Bali, perwakilan perusahaan dari PT. BTN, PT Pegadaian Kanwil VIII, PT PELNI, PT. BPD Bali, PT. Bank Sinar, PT. Indosat, PT. BRI Kanwil Denpasar, PT. Asuransi Jasa Indonesia, PT. Sucofindo , dan undangan lainnya.

Gubernur Bali Mangku Pastika dalam sambutannya menyampaikan bahwa  program Corporite Social Responsibility  (CSR) oleh perusahaan  dalam  pengentasan kemiskinan masyarakat di Bali telah memberikan kontribusi yang cukup, seperti bedah rumah, pengobatan gratis, pelestarian lingkungan, penguatan modal usaha, bantuan sembako, beasiswa pendidikan dan lain-lain. Namun   masih ada beberapa kelemahan karena umumnya perusahaan jalan sendiri-sendiri. Untuk itu saya berharap forum ini harus mampu mewujudkan keterpaduan komitmen sekaligus mensinergikan langkah kita semua dalam mengatasi persoalan kemiskinan. “ Kalau saja 51 perusahaan yang menjadi anggota divisi partisipasi Forum CSR mempunyai komitmen membangun 50 Rumah Layak Huni maka akan terbangun 2.550 dalam setahunnya, hal ini akan segera dapat mengentaskan kemiskinan di Bali karena telah mengurangi 5 indikator dari 14 Indikator katagori RTM dan ditambah dengan program pro rakyat  seperti JKBM, SIMANTRI, GERBANGSADU Mandara  dan program lainnya ”. Ujarnya.  “ Perusahaan yang ikut dalam perusahaan ini kan gede semua, apabila 2 – 5 % keuntungannya disumbangkan untuk masyarakat miskin sebagai wujud tanggung jawab sosial yang telah mengeruk kekayaan Bali  saya kira di Bali tidak akan ada rakyat miskin lagi, apalagi Bali julukannya The Island Of Paradise masak disurga banyak masyarakat miskin. Demikian tambahnya. Oleh karenanya saya sangat berharap Forum ini segera bekerja dan berkoordinasi untuk mengambil langkah konkrit tadi. Mari kita bersama – sama melalui forum yang telah dikukuhkan ini, kita Pemerintah dengan kalangan pengusaha untuk ngayah dan meyadnya    agar Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera segera terwujud. Demikian imbuhnya.

 

Pengukuhan Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha

GUBERNUR AJAK KALANGAN PENGUSAHA ENTASKAN KEMISKINAN

 Gubernur Bali , Made Mangku Pastika, mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam penyelenggaraan Kesejahtreraan Sosial Provinsi Bali untuk Masa Bakti 2012-21016 di Gedung Wiswa Sabha Utama , Kantor Gubernur Bali , Senin (26/11).  Forum yang dibentuk atas dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan Perseroan Terbatas diharapkan Gubernur dapat memberi arah yang konkrit untuk meminta pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi usaha pengentasan kemiskinan. sehingga tidak ada celah bagi perusahaan untuk menghindar, demikian ujarnya.

 Pengukuhan forum di Provinsi Bali ini ditetapkan dengan SK. Gubernur Bali Nomor 1547/03-G/HK/2012 dengan kepengurusan yang terdiri dari Pemerintah dan Kalangan Dunia Usaha yang terdiri dari 50  Perusahaan lebih dan diketuai oleh  Ketua BK3S Provinsi Bali   Ny. Ayu Pastika. Sedangkan kepengurusannya terdiri dari 3 divisi yaitu Divisi Partisipasi dan kelembagaan, Bantua Sosial dan Kehumasan.

Gubernur Bali Mangku Pastika dalam sambutannya menyampaikan bahwa  program Corporate Social Responsibility  (CSR) oleh perusahaan  dalam  pengentasan kemiskinan  masyarakat, selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan, seperti pada program bedah rumah, pengobatan gratis, pelestarian lingkungan, penguatan modal usaha, contohnya pemberina bantuan sembako, beasiswa pendidikan dan lain-lain. Namun dikatakan Gubernur masih ada beberapa kelemahan dalam penyaluran bantuan , karena umumnya perusahaan jalan sendiri-sendiri. Untuk itu keberadaan forum ini diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan komitmen sekaligus mensinergikan langkah dalam mengatasi persoalan kemiskinan. “ Kalau saja 51 perusahaan yang menjadi anggota divisi partisipasi Forum CSR mempunyai komitmen masing-masing membangun 50 Rumah Layak Huni maka akan terbangun 2.550 dalam setahunnya, hal ini akan segera dapat mengentaskan kemiskinan di Bali karena telah mengurangi 5 indikator dari 14 Indikator katagori RTM dan ditambah dengan program pro rakyat  seperti JKBM, SIMANTRI, GERBANGSADU Mandara  dan program lainnya ”, ujarnya optimis.   “ Perusahaan yang ikut dalam forum ini kan besar semua, apabila 2 – 5 % keuntungannya disumbangkan untuk masyarakat miskin sebagai wujud tanggung jawab sosial yang telah mengeruk kekayaan Bali  saya kira di Bali tidak akan ada rakyat miskin lagi, terlebih Bali yang dijuluki sebagai The Island Of Paradise , tidak sepantasnya memiliki banyak masyarakat miskin”, demikian tambahnya. Gubernur sangat berharap Forum ini segera bekerja dan berkoordinasi untuk mengambil langkah konkrit dalam mengentaskan kemiskinan. “Mari sama-sama Pemerintah dan kalangan pengusaha untuk ngayah dan meyadnya ,  agar Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera segera terwujud”, demikian imbuhnya.

Dalam kesempatan itu hadir pula perwakilan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Kemensos RI M Nursoleh, para Kepala SKPD Prov. Bali, perwakilan perusahaan dari PT. BTN, PT Pegadaian Kanwil VIII, PT PELNI, PT. BPD Bali, PT. Bank Sinar, PT. Indosat, PT. BRI Kanwil Denpasar, PT. Asuransi Jasa Indonesia, PT. Sucofindo , dan undangan lainnya.